banner 468x60

Dokumen dan Syarat Pencalonan Caleg

No comment 14 views
banner 468x60

Calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota harus melalui beberapa tahapan pendaftaran bakal Caleg sesuai informasi resmi dari situs web KPU RI. Tahap pendaftaran bakal Caleg telah dibuka mulai tanggal 4 sampai tanggal 17 Juli 2018. Pada tanggal 4 sampai tanggal 18 Juli 2018 juga dilakukan proses verifikasi administrasi bakal Caleg oleh KPU. Selanjutnya hasil verifikasi  kelengkapan administrasi bakal Caleg akan diinformasikan kepada partai politik setelahnya. Perbaikan daftar bakal Caleg dan syarat bakal Caleg serta pengajuan bakal Caleg pengganti akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai tanggal 31 Juli 2018.

Dokumen dan syarat pencalonan Caleg telah diatur dalam Undang – Undang Pemilu dan PKPU. Dokumen harus disiapkan oleh partai politik sebelum mendaftarkan bakal Caleg yang dipilihnya ke Komisi Pemilihan Umum, dimana dokumen – dokumen yang dibutuhkan memuat syarat pencalonan Caleg dan juga syarat calon Caleg yang harus sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang  – Undang Pemilu dan PKPU.

Partai politik yang akan mendaftarkan bakal Caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menyiapkan dokumen yang memenuhi syarat Caleg dan memuat syarat pencalonan Caleg sesuai dengan yang sudah tertera di dalam Undang – Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU 20 Tahun 2018. Dokumen – dokumen yang harus dipastikan siap saat mendaftar bakal Caleg adalah syarat pencalonan Caleg dan syarat – syarat bakal Caleg. Jika kedua dokumen tersebut telah ada dan siap maka petugas KPU akan menerima berkas bakal Caleg dan memeriksanya apakah kelengkapan dokumen pendaftaran Caleg sudah ssesuai apa sudah lengkap ataukah masih ada yang perlu di lengkapi ulang atau diperbaiki data bakal Caleg yang didaftarkannya.

Pemeriksaan dokumen yang pertama dan akan dipastikan awal ketersediaannya adalah adanya kelengkapan dokumen bakal Caleg menyangkut surat rekomendasi dari partai politik yang mendaftarkannya. Surat rekomendasi bakal Caleg harus telah ditandatangani oleh kertua umum partai politik dan sekjen tingkat dewan pimpinan pusat partai politik yang mendaftarkan bakal Caleg tersebut. Tandatangan pada dokumen bakal Caleg yang berupa surat rekomendasi partai politik harus ditandatangani basah baik oleh ketua umum partai politik yang mendaftarkannya maupun tandatangan basah oleh sekjen tingkat dewan pimpinan pusat partai politik pada surat rekomendasi bakal Caleg.

Dokumen yang memuat keterwakilan perempuan, berikut penempatannya juga merupakan dokumen kedua bakal Caleg yang akan dipastikan ketersediaannya oleh KPU. Partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan termasuk penempatannya dan hal ini telah diatur dalam UU Pemilu. Bakal Caleg perempuan harus ditempatkan pada tiap dua bakal Caleg laki – laki oleh partai politik yang mendaftarkan nama – nama bakal Caleg yang diajukannya.

Bakal Caleg perempuan tidak boleh dan tidak bisa ditempatkan paling belakang posisi penempatannya oleh partai politik yang mendaftarkan bakal Caleg perempuan tersebut. Penempatan bakal Caleg harus mengikuti model zipper atau model berurutan. Maksud dari penempatan bakal Caleg ini yaitu berarti bakal Caleg perempuan harus ditempatkan di salah satu kursi dari tiga kursi yang akan diperoleh oleh partai politik di suatu dapil.

Partai politik juga harus menyerahkan formulir berisi pakta integritas yang telah ditandatangani, dimana pakta integritas ini berisi pernyataan bahwa parpol tidak akan mencalonkan bakal Caleg yang pernah menjadi terpidana korupsi. Setelah pakta integritas baru KPU akan memeriksa rekam jejak bakal Caleg, termasuk persyaratan pribadi masing – masing bakal Caleg seperti SKCK. Surat dari pengadilan negeri bahwa bakal Caleg tidak pernah dipidana juga diperlukan.

Related Search

Email Autoresponder indonesia
author
Author: 

    Leave a reply "Dokumen dan Syarat Pencalonan Caleg"